YLKBH Ernesto Indonesia

YLKBH Ernesto Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya sekedar sebutan atau semboyan belaka. Indonesia telah menyatakan sebagai Negara hukum dan pernyataan tersebut tercantum dengan jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang mana pernyataan tersebut juga sekaligus menjadi dasar berdirinya Indonesia sebagai Negara hukum.

Sebagai Negara hukum, maka “hukum” itu sesungguhnya harus nyata dan tidak abstrak. Hukum harus sejalan dengan moral, yang mana moral hukum juga adalah merupakan entitas yang memiliki tujuan sama dalam mencari dan mencapai keadilan. Keadilan itu merupakan suatu perlakuan yang harus nyata antara hak dan kewajibannya, dan harus dilaksanakan secara berimbang. Sehingga hukum dan keadilan dapatlah berjalan dengan beriringan. Hukum yang baik akan memberikan kualitasnya sehingga tercapailah tujuan dan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara Hukum yang harus berprinsip “rule of law”, yang artinya bahwa hukum adala untuk mencari keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah lapisan masyarakat yang plural sebagai substansi keadilan nyata sehingga rasa keadilan dapatlah dicapai dan dirasakan.

Kita patut bersyukur karena pemerintah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai telah membentuk dan mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa dengan kelahiran undang-undang tersebut sesungguhnya adalah wujud implementasi yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan “Hak Konstitusional” bagi setiap warga negaranya didalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.  

Kehadiran Undang-undang Bantuan Hukum juga telah memanggil secara tidak langsung GST Law Firm untuk turut serta berperan aktif didalam proses penegakkan hukum dengan dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dan panggilan moral yang tinggi, untuk dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat tidak mampu (miskin). Maka oleh karenanya saat ini telah hadir di tengah-tengah masyarakat Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Ernesto Indonesia (YLKBH Ernesto Indonesia) terpanggil karena memang di dalam proses penegakkan hukum sangatlah begitu kompleks permasalahannya, dikarenakan begitu banyak aspek dan peraturan-peraturan yang mengikat di dalamnya. Kehadiran YLKBHEI bagi masyarakat tidak mampu (miskin) tidak saja dalam proses mencari keadilan , tetapi justru juga akan memberikan suatu proses pendidikan hukum (legal education) yang mana akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum (legal consciousness) bagi masyarakat dan agar dapat mengerti dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya berinteraksi hukum dalam masyarakat. 

YLKBH Ernesto Indonesia jelas akan menjalani apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 huruf d UUD 1945, bahwa: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Berdasarkan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, maka YLKBH Ernesto Indonesia akan menjalankan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat agar dapat memberi akses di dalam jaminan dan pemenuhan atas hak-hak bagi Penerima Bantuan Hukum. YLKBH Ernesto Indonesia akan berusaha mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dengan jaminan bahwa di dalam penyelenggaraan bantuan hukum YLKBH Ernesto Indonesia akan memberikan bantuan hukum yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Penerima Bantuan Hukum adalah sebagai berikut;

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada YLKBH Ernesto Indonesia yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Silahkan hubungi kami kapanpun melalui Telp. (021) 276 12 488 dan Halaman Facebook (YLKBH Ernesto Indonesia  ataupun datang langsung ke kantor YLKBH Ernesto Indonesia di alat Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.