WASPADA TERHADAP JERAT UTANG PINJAMAN ONLINE

Perkembangan teknologi digital terbukti mampu mempermudah seluruh aktivitas masyarakat, misalnya seperti komunikasi, interaksi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan finansial dengan menggunakan layanan Pinjaman Online (Pinjol) melalui penyedia dana Financial Technology peer to peer lending (Fintech P2P). Kehadiran Pinjaman Online saat ini sangat membantu masyarakat yang sedang mengalami permasalah finansial, tidak perlu sibuk untuk meminjam uang kepada bank, koperasi simpan pinjam, kepada teman dekat atau dengan cara menggadaikan barang alias mengajukan pinjaman dana dengan agunan. Akan tetapi dapat dilakukan hanya dengan duduk manis didepan komputer atau dengan menggunakan smartphone, maka permasalahan finansial dapat teratasi. Pinjaman Online prosesnya mudah dan cepat serta pengajuannya juga tidak memiliki persyaratan yang rumit, yang diminta hanya berupa data-data pribadi seperti KTP, NPWP, serta nomor rekening pribadi.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini berbagai tawaran pinjaman melalui pesan pribadi seperti sms, ataupun whatsapp untuk mencukupi kebutuhan atau membangun usaha memang sangat dibutuhkan. Salah satu kemudahan yang menjadi pilihan masyarakat adalah meminjam dana secara online. Namun kemudahan yang diberikan melalui Pinjaman Online, masyarakat tentunya tetap harus berhati-hati. Jika tidak berhati-hati, akan dapat terjebak pada Pinjaman Online Illegal yang nantinya akan berakhir pada kerugian yang lebih besar.

Belum lama ini, seorang guru TK di Malang, Jawa Timur yang berniat melakukan bunuh diri akibat terlilit utang Pinjaman Online hingga jutaan rupiah serta mendapatkan penagihan yang tidak beretika seperti terror, intimidasi, dan juga harus kehilangan pekerjaannya. Kemudian muncul lagi kasus serupa di Semarang dan korbannya adalah seorang guru honorer, yang terlilit utang hingga mencapai ratusan juta rupiah dari puluhan Pinjaman Online. Yang pada awalnya jumlah utang semula hanya senilai Rp 3.700.000,- kemudian membengkak menjadi Rp. 206.000.000,-. Guru tersebut juga diterror bahkan diedit konten pornografi dan ditulis menjual diri untuk melunasi utang Pinjaman online.

Kejadian-kejadian yang dialami para korban sebagaimana pada alinea diatas tentunya sangat merugikan harga diri korban secara khusus dan meresahkan  masyarakat umum. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggara Pinjaman Online, pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ada yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ada yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (Illegal). Berdasarkan daftar penyelenggara fintech lending yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 125 perusahaan, maka diluar dari daftar tersebut merupakan  penyelenggara fintech lending/pinjaman online illegal.

Oleh karenanya sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat terhadap fintech lending/pinjaman online, melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan regulasi berupa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta adanya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 01 Januari 2016, guna menangani kasus-kasus mengenai investasi illegal, namun pada tahun 2018 OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak 3.193 fintech illegal. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan segala bentuk pengaduan pelanggaran fintech, namun apabila terhadap fintech illegal tetap harus diselesaikan melalui jalur pidana (cyber crime).

Dari contoh kasus sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa jerat permasalahan Pinjaman Online bukan hanya sebatas hutang piutang saja, melainkan juga adanya penagihan dengan bentuk terror, intimidasi, dan bahkan yang lebih parahnya lagi hingga menyebarkan data pribadi nasabah yang menjadi korban. Oleh karenanya apabila hal tersebut terjadi, upaya yang dapat dilakukan yaitu :

A. Melakukan Laporan Kepolisian.

Dalam hal adanya pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan/atau terror serta intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech lending/pinjaman online, nasabah yang menjadi korban dapat melakukan laporan kepada pihak Kepolisian. Karena perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana sebagaimana telah di rumuskan dalam Pasal 29 Jo. Pasal 45B Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikutip sebagai berikut :

Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45B

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

B. Melakukan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut tata cara melakukan pengaduan kepada OJK dengan melalui :

Surat Tertulis
Surat tertulis tersebut ditujukan kepada :
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro, Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350

Telepon
Telepon : 157
Jam operasional : Senin – Jumat, Jam 08.00 – 17.00 WIB (Kecuali Hari Libur)

Email
Permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui email dengan alamat : konsumen@ojk.go.id

Form Pengaduan Online
Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Pengaduan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan menyapaikan surat resmi ke Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan :

  • Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya;
  • Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakilkan);
  • Deskripsi/kronologis pengaduan;
  • Dokumen pendukung.

Adapun upaya preventif yang dilakukan dalam hal sebelum melakukan pinjaman kepada penyelenggara fintech lending/pinjaman online, yaitu dengan selalu memeriksa legalitas fintech lending/pinjaman online melalui daftar fintech lending yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperbaharui secara berkala.

Pada hakikatnya suatu utang memang haruslah dilunasi, namun dalam hal penyelesaian permasalahan terhadap pinjaman online tetap tidak boleh sampai menimbulkan permasalahan hukum baru. Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Apabila ada yang belum dimengerti terkait Fintech lending/Pinjaman Online ataupun permasalahan hukum lain? Anda dapat berkonsultasi dengan kami secara langsung melalui :

Contact
No. Whatsapp: +6281211958632
No. Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor:
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *