PENGGUNAAN METERAI YANG TEPAT

Masih banyak masyarakat yang keliru terhadap fungsi dari penggunaan Meterai. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ditemui berbagai bentuk dokumen-dokumen baik perjanjian, pernyataan, kwitansi-kwitansi, dan lain sebagainya, yang didalamnya dibubuhi meterai. Sehingga dengan berbagai macam bentuk penggunaan meterai dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah jarang hal tersebut membuat masyarakat menjadi salah dalam hal memahami arti dan fungsi dari tujuan adanya meterai dan bahkan dari kesalahan tersebut dapat menimbulkan penyimpangan terhadap penggunaannya. Sebagai salah satu contoh dalam hal membuat suatu dokumen perjanjian, maka dokumen tersebut harus dibubuhi meterai didalamnya yang mana dalam hal ini masyarakat menganggap suatu dokumen perjanjian tanpa dibubuhi meterai itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, secara hukum tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian tidak ditentukan dari ada atau tidaknya meterai yang dibubuhi, melainkan bahwa meterai itu adalah pajak atas dokumen-dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Kekeliruan terhadap fungsi dari pengguaan Meterai juga telah terjadi beberapa saat lalu, sosial media sempat diramaikan dengan tweet yang diunggah oleh akun resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Bahwasannya diketahui adanya salah satu peserta CPNS dalam proses administrasi seleksi CPNS membuat Surat Pernyataan dan Surat Lamaran dengan membubuhkan meterai yang diperoleh dari hasil unduh (download) internet. Dimana Meterai tersebut memiliki nomor seri yang sama persis dengan yang ada di internet. Oleh karenanya dari kejadian atau peristiwa tersebut, berikut ini pembahasan kami tentang fungsi penggunaan Meterai.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dijelaskan bahwa Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Adapun dokumen yang dapat dikenakan atas bea meterai telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, meliputi :

  1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
  2. Dokumen yang dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, fungsi dari Meterai adalah untuk membayar pajak atas dokumen. Maka dengan dibubuhkannya Meterai dalam suatu perjanjian, dapat diartikan bahwa dokumen tersebut merupakan jenis dokumen yang dikenakan Bea Meterai dikarenakan Perjanjian dianggap sebagai dokumen yang menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun terkait dengan syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat pokok, yaitu :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.

Maka dapat disimpulkan bahwa Meterai bukanlah yang menentukan sahnya suatu surat perjanjian, melainkan surat perjanjian merupakan salah satu dokumen yang dikenakan Bea Meterai dan suatu perjanjian yang tidak disertai meterai tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Adapun terhadap penyimpangan yang terjadi atas penggunaan Meterai sebagaimana kejadian atau peristiwa mengenai pembuatan Surat Pernyataan dan Surat Lamaran dengan membubuhkan Meterai dari hasil unduh (download) internet, adapun pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 257 KUHP jo Pasal 25 Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 257

“Barangsiapa sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke Negara Indonesia materai, tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, atau barang – barang yang ditaruh materai tanda atau merek itu dengan melawan hak, seolah-olah materai tanda atau merek itu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hak atau tidak dengan melawan hak ditaruhkan pada barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.”

Pasal 25 Huruf b

“Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

b. barang yang dibubuhi Meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Oleh karena itu dalam hal penggunaan Meterai, masyarakat diharapkan untuk tidak sembarangan, karena Penggunaan Meterai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Maka sebagai Masyarakat Indonesia yang baik harus patut dalam melaksanakannya dengan tepat dan tidak menyalahgunakan kesempatan. Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Apabila ada yang belum dimengerti terkait Sanksi Penggunaan Meterai ataupun permasalahan hukum lain? Anda dapat berkonsultasi dengan kami secara langsung melalui :

Contact
No. Whatsapp: +6281211958632
No. Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor:
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *