NILAI KEABSAHAN KESEPAKATAN PERCERAIAN

Pertanyaan :

Saya dengan suami saya telah menikah selama 5 tahun, namun selama membina rumah tangga kami tidak juga diberikan keturunan, bahkan kami telah mengupayakan berbagai cara agar dapat memiliki keturunan namun upaya tersebut sia-sia. Karena hal tersebut, saya dan suami saya sering kali bertengkar hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk bercerai dengan menandatangani Surat Kesepakatan Bercerai diatas meterai. Apakah hal tersebut cukup untuk membuktikan telah terjadinya perceraian ?

Jawaban :

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan anda.

Pada dasarnya ketika anda dan pasangan hendak bercerai, anda ataupun pasangan dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, namun sebelum itu, ada baiknya anda dan pasangan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dampak  yang ditimbulkan dari suatu perceraian, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada artikel kami ALASAN-ALASAN DAN AKIBAT DARI PERCERAIAN, yang diunggah pada 22 April 2021.

Kami mengerti bahwa memiliki keturunan dalam suatu rumah tangga merupakan salah satu momen yang sangat di idam-idamkan oleh pasangan suami-istri bahkan keluarga besar. Oleh karena itu, kami cukup memahami keretakan hubungan rumah tangga anda dengan pasangan.

Berdasarkan pada pertanyaan anda, perlu kami jelaskan bahwa Surat Kesepakatan Cerai yang telah ditandatangani di atas meterai, tidaklah dapat membuktikan telah terjadinya Perceraian antara anda dengan pasangan. Dalam hal pelaksanaan perceraian, telah di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1/1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perkawinan, yang dikutip sebagai berikut :

  • Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  • Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
  • Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dan apabila perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam, diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikutip sebagai berikut :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Maka daripada itu, sebelum anda mengajukan gugatan perceraian kepada Suami anda melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, kami menyarankan untuk terlebih dahulu anda mengambil upaya-upaya sebagai berikut :

  1. Melakukan pemeriksaan kesehatan istri dan suami untuk mengetahui penyebab rumah tangga anda belum juga memperoleh keturunan;
  2. Mengupayakan berbicara dan berunding dengan pasangan anda mengenai upaya penyelesaian permasalahan anda secara kekeluargaan guna mempertahankan rumah tangga;
  3. Mengupayakan berbicara dan berunding dengan keluarga besar baik dari pihak isteri dan pihak suami mengenai upaya penyelesaian permasalahan guna mempertahankan rumah tangga;
  4. Mengupayakan bantuan dari ahli guna mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

Apabila upaya-upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki keretakan rumah tangga antara anda dengan suami tidak membuahkan hasil, maka anda dapat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama sebagai upaya terakhir guna menyelesaikan permasalahan dengan alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9/1975 Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, yang dikutip sebagai berikut :

  • Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  • Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  • Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.

Adapun perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam, maka alasan-alasan Perceraian mengacu pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kembali hal-hal yang mencakup isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, namun dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan 2 (dua) poin, yaitu :

  • Suami melanggar taklik talak;
  • Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun Kesepakatan Bersama antara Suami-Isteri yang dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara perceraian, yaitu kesepakatan mengenai:

  1. Kesepakatan Bersama perihal pembagian Harta Bersama (Gono-Gini);
  2. Kesepakatan Bersama perihal Hak Asuh Anak;

Yangmana dalam hal pengajuannya sebagai bukti dalam persidangan, akan memudahkan para pihak selama berjalannya persidangan dalam agenda pembuktian.

Dengan demikian, menurut hemat kami Surat Kesepakatan Perceraian yang telah di tandatangani oleh pasangan Suami-Isteri dengan dibubuhi Meterai, tidaklah cukup untuk membuktikan alasan-alasan perceraian ataupun tidaklah mengabsahkan telah terjadinya perceraian. Dikarenakan dalam hal pelaksanaan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1/1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perkawinan ataupun Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di muka pengadilan baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama, serta pihak Penggugat diharuskan dapat membuktikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, bahwa alasan-alasan yang diajukan haruslah cukup membuktikan keretakan rumah tangga antara suami-isteri yang tidak akan dapat hidup rukun kembali.

Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Apabila ada yang belum dimengerti terkait SURAT KESEPAKATAN PERCERAIAN ataupun permasalahan hukum lain ? Anda dapat berkonsultasi dengan kami secara langsung melalui :

Contact
No. Whatsapp: +6281211958632
No. Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor:
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *