HAK PEKERJA PADA SAAT MENGALAMI PHK AKIBAT PANDEMI COVID 19

HAK PEKERJA PADA SAAT PERUSAHAAN ATAU PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI VIRUS CORONA

Penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia bukanlah merupakan hal yang dapat disepelekan, hal ini sangat serius dan berdampak ke segala lini usaha sampai dengan hari ini 24 April 2020, tercatat sudah 7775 kasus yang dikonfirmasi, melalui surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan Virus Covid 19 adalah Bencana Non Alam yang diakibatkan oleh Penyebaran Corona Vints Disease 2019, bencana non Alam tersebut sudah memporak porandakan segala jenis lini khususnya bidang usaha dan ekonomi, pusat perbelanjaan ditutup, pembuatan barang dan pengiriman ditunda yang yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pelaku usaha, pemberian upah para buruh yang dihitung perjam, pemberlakuan bekerja dari rumah, sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja saat ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari dikarenakan perusahaan tidak mampu bertahan di dalam situasi dan kondisi saat ini, seperti contohnya di kota depok, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para karyawanya akibat lemahnya pendapatan yang dihasilkan oleh Perusahaan, ratusan karyawan dirumahkan dan puluhan karyawanya terpaksa di berhentikan, hal tersebut bukanlah tidak berdasar, lantas bagaimana nasib para karyawan yang di PHK ?

PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan adalah Pengakhiran Hubungan Kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha/Majikan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Adapun alasan-alasan PHK berdasarkan Undang-undang adalah sebagai berikut :

  1. Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri
  2. Pengunduran diri secara tertulis atas keauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja
  3. Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun
  4. Pekerja melakukan kesalahan berat
  5. Pekerja ditahan pihak yang berwajib
  6. Perusahaan mengalami kerugian terus menerus ataupun dikarenakan keadaan memaksa
  7. dll

Berdasarkan keadaan dan situasi saat ini banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar diakibatkan kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa covid 19, namun Pemutusan Hubungan Kerja adalah langkah atau kebijakan terakhir yang diperbolehkan Undang-undang kepada para pengusaha atau perusahaan, lantas apakah kejadian hal tersebut menghilangkan kewajiban perusahaan kepada pekerjanya?

Dengan tegas berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 164 ayat 1, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (Force Majure) dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 92) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentnuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang artinya apabila pekerja diberhentikan akibat perusahaan tutup dikarenakan terdampak dari virus covid 19, Perusahaan/Pelaku Usaha masih mempunyai kewajiban untuk memberikan uang pesangon dan lain-lain kepada para pekerja yang di berhentikan berdasarkan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan tersebut diatas.

adapun langkah hukum yang dapat pekerja tempuh adalah pekerja dapat melakukan perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui perundingan bipartit sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila dalam hal bipartit tidak menemukan solusi, maka para pekerja dapat menempuh jalur tripartit antara Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dan apabilah jalan tersebut masih buntu dan tidak mendapatkan titik terang maka selanjutnya para pekerja dapat menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Keputusan Presiden mengenai kondisi saat ini yang merupakan masuk kedalam kategori bencana Nasional Non Alam memang bisa saja dijadikan alasan atau dasar perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan Keadaan Memaksa atau Force Majure, namun hal tersebut tetap harus dibuktikan oleh Perusahaan ataupun Pengusaha secara kongkret dan tetap saja alasan tersebut tidak dapat menghilangkan Hak-Hak Pekerja yang diberhentikan atas alasan tersebut, Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap menjadi landasan untuk Perusahaan ataupun Pelaku usaha untuk memberikan kewajibanya kepada para Pekerja.

Oleh karenanya dalam hal ini para Pekerja wajib mengerti betul peraturan-peraturan tersebut agar Hak-hak dari pekerja tersebut tetap diperoleh seutuhnya.

Demikian penjelasan yang dapat kami jelaskan mengenai hak-hak pekerja apabila di PHK akibat wabah Virus Covid 19, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Ingin berkonsultasi dan membutuhkan jasa hukum bagi perusahaan atau perorangan dalam permasalahan Hukum Ketenagakerjaan, silahkan hubungi kami melalui kontak yang telah kami sediakan, atau email ke info@gstgroup.co.id 

salam Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *