ATURAN HUKUM TENTANG PEMBAGIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KARYAWAN

Pertanyaan:

Saya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan. Apakah saya berhak atas tunjangan berupa THR dari tempat saya bekerja? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban:

Tunjangan Hari Raya atau yang biasa disebut dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut. Hari raya keagamaan yang dimaksud adalah Hari Raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan dasar hukum THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016). Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan memulai diberlakukan saat diundangkan, pada tanggal 08 Maret 2016.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 dan di dukung dengan Salah satu upaya yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan yakni menerbitkan Surat Edaran (SE) No.M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Mengenai tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/Buruh di perusahaan dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. Pembayaran THR diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan dan apabila hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan.
  2. Pemberian THR tidak harus sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, asalkan didasarkan atas kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
  3. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
  4. Buruh/ Pekerja memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
  5. THR diberikan kepada Buruh/Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
  6. Besaran THR bergantung dalam masa kerja yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah bagi buruh/pekerja yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih dan bagi Buruh/ Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan akan diberikan secara proporsional.
  7. Bagi Buruh/Pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi Buruh/Pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bagi perusahaan yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa : (PP No.36 tahun 2021 dalam pasal 79 ayat 1)

  1. Teguran tertulis;
  2. Pembatasan kegiatan usaha;
  3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  4. Pembekuan kegiatan usaha.

Perlu diketahui Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pembayaran THR tahun 2021, perusahaan yang masih terdampak pandemi dan tidak mampu memberikan THR, maka pengusaha wajib: (Surat Edaran (SE) No.M/6/HK.04/IV/2021)

  1. Melakukan dialog dan membuat kesepakatan tertulis dengan Pekerja tentang waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021;
  2. Membuktikan ketidakmampuan perusahaan kepada pekerja melalui laporan keuangan internal yang transparan;
  3. Memastikan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR;
  4. Melaporkan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Sebagaimana yang telah diatur Perusahaan yang telat membayar THR kepada pekerja akan dikenakan denda 5 % (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar (Pasal 62 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan) . Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. Adapun Langkah Hukum yang dapat dilakukan jika Upah dan THR Pekerja tidak dibayarkan oleh Perusahaan atau Pengusaha sebagai berikut :

  1. Penyelesaian melalui Perundingan Bipartit merupakan perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan IIndustrial, penyelesaian melalui perundingan bipartit wajib diupayakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
  2. Penyelesaian melalui Perundingan Tripartit merupakan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh Mediator yang berasal dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU PPHI.
  3. Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan upaya yang ditempuh oleh pekerja/pengusaha melalui mekanisme mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPHI.

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha sebaiknya menyelesaikan melalui musyawarah mufakat, karena antara pekerja dan pengusaha merupakan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga diperlukannya hubungan yang harmonis demi kemajuan dan kesejahteraan antara kedua belah pihak.

Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Apabila ada yang belum dimengerti terkait permasalahan ini ataupun permasalahan hukum lain? Anda dapat berkonsultasi dengan kami secara langsung melalui :

Contact
No. Whatsapp: +6281211958632
No. Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor:
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *