ATURAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pertanyaan

saya adalah korban kekerasan dari suami, dan saya ingin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, bagaimana cara saya melaporkan hal tersebut ?

Jawaban

Bentuk kekerasan yang banyak  terjadi saat ini adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di berbagai kalangan dan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban sehingga harus mendapatkan perawatan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Jika saudara merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga maka saudara bisa melakukan pengaduan pada sejumlah unit layanan setempat. Misalnya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Bukti yang dibawa tergantung pada perkara kekerasannya. Jika kekerasan yang dialami sudah keterlaluan maka dapat dilakukan pengaduan ke kepolisian. Laporan kepolisian KDRT ini bersifat delik aduan didukung dengan Pasal 26 UU PKDRT korban mempunyai hak untuk melaporkan baik secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Lalu langkah apa yang harus diambil korban yang mengalami KDRT?

  1. Khususnya kekerasan fisik, maka pelaporan ke pihak kepolisian harus dilakukan sesegera mungkin agar korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. yang kemudian hasil visum tersebut dijadikan alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan dalam proses pembuktian.
  2. Apabila laporan dilakukan ke POLRES setempat akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak.
  3. Korban akan dimintai keterangannya sebagai saksi jika ada, sertakan juga bukti-bukti untuk memperkuat laporan.
  4. Bila polisi merasa sudah ada minimal 2 alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
  5. Catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut untuk mempermudah korban mengikuti perkembangan penanganan kasus.

Oleh karenanya peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena setelah diterimanya laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, Polisi wajib menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

  1. memberikan perlindungan sementara kepada korban (maksimal seminggu)
  2. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (maksimal setahun atas usulan kepolisian)
  3. melakukan penyelidikan (untuk menemukan bukti dan fakta bahwa benar tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana)

Untuk korban KDRT, pasal 10 UU KDRT memberikan hak-hak sebagai berikut :

  1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. pelayanan bimbingan rohani;

Sekian pembahasan seputar hukum kali ini, apabila saudara memiliki permasalahan hukum baik perorangan ataupun badan usaha, saudara dapat konsultasikan kepada kami dengan menghubungi kami secara langsung melalui :

Contact
Whatsaap : +6281211958632
Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor :
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No.18, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16412

One thought on “ATURAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  1. Chris says:

    Saya sudah melapor ke polisi tntg kdrt dan sudah buat laporan serta saksi dan sudah visum. Sudah bolak balik saya dari kantor polisi hampir setahun. Disrh buat BAP saja trus. Sampai bingung saya bahwa saya ini terlapor ato pelapor ? Kasus saya masih tidak ada perkembangan. Dari pihak polisi hya blg tunggu terus. Kemana lagi saya harus perjuangkan ? Dan sekarang juga tidak dinafkahi 3 anaknya. Mohon bantuannya 🙏

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *