ALASAN-ALASAN DAN AKIBAT DARI PECERAIAN

 

Q       : saya memiliki seorang anak, dan saya ingin bercerai dengan suami saya karena kami sering bertengkar dan suami saya sering membanting barang saat marah bahkan suka memukul saya hingga membuat saya merasa ketakutan. Apakah perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan saya untuk bercerai ? lalu jika kami bercerai apa dampak selanjutnya ?

A        : Terima kasih atas pertanyaannya.

Perceraian seharusnya dijadikan sebagai pilihan terakhir yang di putuskan oleh pasangan suami istri setelah melalui berbagai upaya guna mempertahankan rumah tangga.

Oleh karenanya sebelum adanya perceraian, upaya yang dimaksud yaitu terlebih dahulu antara istri dengan suami mengupayakan mediasi dengan cara membicarakannya terlebih dahulu secara baik-baik ataupun dapat melibatkan pihak keluarga baik dari pihak istri maupun pihak suami untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, karena perceraian tidak hanya berakibat terhadap putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri, melaikan juga berdampak kepada anak dan harta-harta yang di hasilkan dalam perkawinan (Harta Gono-Gini).

Pada dasarnya ketika saudara hendak mengajukan perceraian, alasan-alasan yang saudara ajukan harus dapat dibuktikan bahwa keretakan yang terjadi dalam rumah tangga antara istri dan suami sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1/1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perkawinan.

Terkait dengan alasan-alasan perceraian, dalam hukum di indonesia dibagi secara agama yaitu berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk bercerai meliputi :

  1. Salah satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  6. Antara suami dan istri terus-menerus   terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan Perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup hal-hal yang sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, namun dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan 2 (dua) poin, yaitu :

  1. Suami melanggar taklik talak;
  2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang saudara ceritakan di atas,  perilaku suami saudara yang kerap kali memukul saudara sampai mengakibatkan luka fisik telah masuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dalam hal ini baik berdasarkan pada KHI atau PP No. 09/1975 perbuatan tersebut telah termasuk dalam salah satu alasan perceraian yaitu “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” oleh karenanya saudara harus dapat membuktikan secara nyata perbuatan tersebut, dengan demikian maka cukup alasan untuk dilakukan perceraian.

Dalam hal mengajukan perceraian bukan hanya berdampak kepada putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri saja, melainkan Saudara harus juga mempertimbangkan dampaknya terhadap Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gono-Gini. Terkait hak asuh anak mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Apabila anak saudara belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz) maka hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan ketentuan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Namun hak asuh anak yang diberikan kepada ibu juga dapat dicabut, apabila telah terbukti bahwa ibu tidak mempunyai kemampuan dalam memelihara anaknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun terkait dengan Pembagian Harta Gono Gini para pihak harus dibagi sama rata dari keseluruhan harta yang dihasilkan selama perkawinan. Oleh karenanya saudara dapat mengajukan gugatan harta gono-gini dengan pokok perkara yang terpisah setelah putusnya perkawinan.

Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Apabila ada yang belum dimengerti terkait alasan perceraian ataupun permasalahan hukum lain ? Anda dapat berkonsultasi dengan kami secara langsung melalui :

Contact
No. Whatsapp: +6281211958632
No. Telp : (021) 27612488

Alamat Kantor:
Jl. Boulevard Grand Depok City, Ruko Anggrek 1 Blok C1 No. 18,
Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat, 16412

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *